Glossary · IT Procurement
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga non-kementerian yang menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia berdasarkan Perpres 12/2021 jo 16/2018. LKPP mengelola tiga sistem inti yang wajib diketahui vendor B2B yang ingin masuk pasar government: (1) e-Katalog Nasional — toko daring resmi untuk produk/jasa terverifikasi; (2) SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) — registri vendor pemerintah dengan rating kinerja; (3) SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) — platform tender umum. Vendor yang sudah listed di e-Katalog dapat dipilih via metode penunjukan langsung tanpa tender umum untuk paket di bawah threshold (per Perlem LKPP 9/2021: ≤Rp 200 juta untuk barang/jasa lainnya). LKPP juga menerbitkan harga perkiraan sendiri (HPS) referensi yang membatasi penawaran maksimum vendor. Akreditasi LKPP = jalur masuk paling efisien untuk vendor sewa laptop yang menarget BUMN dan pemerintah pusat/daerah.
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sering muncul dalam proses pengadaan IT B2B: Lembaga non-kementerian yang menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia berdasarkan. Bagi perusahaan yang sedang mengevaluasi opsi sewa perangkat, pemahaman yang solid tentang LKPP berdampak langsung pada kriteria seleksi vendor, hasil negosiasi kontrak, dan total cost of ownership jangka panjang. Arental bekerja sama dengan tim procurement, IT manager, dan finance director di seluruh Indonesia untuk memastikan setiap kontrak mencerminkan standar industri terkait istilah seperti LKPP.
Istilah Terkait
Tim Arental dapat bantu evaluasi vendor, hitung TCO, atau review kontrak sewa. Konsultasi awal gratis tanpa komitmen.
Atau telepon langsung: +62 821-4777-2100
