Glossary · IT Procurement
Surat Perintah Membayar
Diperbarui 20 Juni 2026 · Ditinjau oleh Shorim Haniffanshoib, Head of Editorial — IT Strategy & Enterprise
Dokumen yang diterbitkan bendahara unit kerja pemerintah untuk perintah pencairan dana kepada KPPN. SPM wajib match dengan dokumen pendukung: invoice vendor, e-faktur PPN (jika vendor PKP), bukti potong PPh 23 (untuk jasa sewa), dan BAST. Faktur pajak tidak valid → SPM stuck di KPPN. Format e-Faktur DJP (PMK 03/PJ/2022) dengan NSFP yang masih aktif adalah requirement.
SPM (Surat Perintah Membayar) sering muncul dalam proses pengadaan IT B2B: Dokumen yang diterbitkan bendahara unit kerja pemerintah untuk perintah pencairan dana kepada KPPN.
| Domain | Pengadaan Pemerintah |
|---|---|
| Kepanjangan | Surat Perintah Membayar |
| Penulisan lain | Surat Perintah Membayar, Payment Order |
| Bagian dari | Glossary IT Procurement & Sewa Laptop B2B Arental |
| Terakhir ditinjau | 2026-06-20 |
Istilah Terkait
Apakah SPM relevan untuk pengadaan sewa laptop instansi pemerintah/BUMN?
SPM (Surat Perintah Membayar) berkaitan langsung dengan engagement sewa laptop B2B, jadi sebaiknya dikonfirmasi sejak tahap penawaran dan kontrak. Singkatnya: Dokumen yang diterbitkan bendahara unit kerja pemerintah untuk perintah pencairan dana kepada KPPN. Bahas detailnya dengan tim Arental agar klausa dan prosedur yang tepat masuk ke kontrak sewa Anda.
Dijawab oleh Shorim Haniffanshoib, Head of Editorial — IT Strategy & Enterprise
Tim Arental dapat bantu evaluasi vendor, hitung TCO, atau review kontrak sewa. Konsultasi awal gratis tanpa komitmen.
Atau telepon langsung: +62 821-4777-2100
