PKP (Pengusaha Kena Pajak) — Definisi & Konteks Sewa Laptop B2B

Status hukum perusahaan yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai UU PPN 8/1983 stdtd UU HPP 7/2021. Threshold pengukuhan PKP per 2026: omzet >Rp 4,8 miliar per tahun fiskal — di bawah threshold dapat memilih pengukuhan PKP sukarela untuk dapat manfaat kredit PPN masukan. PKP wajib menerbitkan e-faktur PPN sesuai format DJP (PMK 03/PJ/2022) untuk setiap transaksi BKP/JKP, dengan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang masih aktif. Untuk klien perusahaan, transact dengan vendor PKP = e-faktur PPN dari vendor dapat dikreditkan sebagai PPN masukan untuk offset PPN keluaran (efek: cash flow neutral untuk PPN selama klien juga PKP); vendor non-PKP = PPN tidak ada dan klien tidak punya kredit pajak, sehingga biaya efektif sebenarnya bisa lebih tinggi karena dampaknya di tax credit hilang.